![]() |
| pembangunan ekosistem industri ayam ras untuk mendukung kebutuhan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto ilustrasi) |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan resmi menerima hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI.
Survei ini menjadi tahap awal dalam rencana pembangunan ekosistem industri ayam ras untuk mendukung kebutuhan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengungkapkan bahwa dari hasil kajian tersebut, dua lokasi dinilai layak menjadi pusat pengembangan industri ayam ras, yaitu Kota Pekanbaru pada lahan milik Pemko dan Kabupaten Indragiri Hulu di kawasan lahan PTPN IV. Sementara itu, wilayah Kabupaten Kampar belum memenuhi kriteria teknis yang disyaratkan.
"Tim dari Kementerian telah melakukan pengecekan langsung, dan sementara ini dua lokasi yang dinilai memenuhi syarat berada di Pekanbaru dan Indragiri Hulu. Kita masih menunggu keputusan final sebelum pembangunan dimulai," jelas Mimi, Senin (1/12).
Secara nasional, Riau termasuk ke dalam daerah prioritas Tahap I untuk pengembangan ekosistem industri ayam ras. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga hanya 3 persen, sebagai fasilitas bagi peternak ayam pedaging (broiler) maupun petelur (layer). Total anggaran KUR yang disiapkan secara nasional mencapai Rp50 triliun.
Mimi menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem industri ayam ras di Riau akan mencakup sejumlah unit usaha, antara lain:
Budidaya parent stock broiler dan layer
Pembesaran pullet (5 unit)
Pembangunan pabrik pakan (1 unit)
Rumah Potong Unggas (RPU) serta cold storage (5 unit)
Pabrik pengolahan daging ayam (1 unit)
Pabrik pengolahan telur (1 unit)
Total kebutuhan anggaran untuk seluruh unit tersebut mencapai Rp1,304 triliun.
Ia menegaskan, program ini tidak akan menghilangkan usaha peternakan yang sudah ada. Justru pemerintah memastikan ekosistem lama tetap berjalan dan diperkuat. Dukungan BUMN seperti PTPN IV dan PT Sang Hyang Sri, serta BUMD provinsi dan kabupaten/kota akan dilibatkan untuk menjaga rantai pasok, pembiayaan, hingga logistik.
Sebagai informasi, pemerintah pusat tengah menyiapkan investasi nasional sebesar Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam terintegrasi di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi besar hilirisasi pangan. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan pasokan daging ayam dan telur yang diperkirakan meningkat tajam akibat program MBG.
Berdasarkan perhitungan Badan Pangan Nasional (Bapanas), tambahan kebutuhan nasional untuk mendukung program tersebut mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging setiap tahun. Dengan masuknya Riau sebagai lokasi pengembangan tahap awal, provinsi ini diharapkan menjadi salah satu penopang utama ketersediaan protein hewani di Indonesia.


Komentar