![]() |
| Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. |
Pekanbaru, riauantara.co | Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Peringatan ini disampaikan seiring meningkatnya curah hujan dan intensitas cuaca ekstrem yang sedang melanda wilayah Riau.
Imbauan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait mitigasi bencana hidrometeorologi, High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026. Rapat berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (8/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Hariyanto menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Respons cepat, koordinasi lintas sektor, serta tindakan nyata di lapangan menjadi kunci dalam mengantisipasi risiko bencana.
Berdasarkan data terkini, Riau tengah berada di puncak musim hujan dan periode cuaca ekstrem. Sebanyak 39 kecamatan dan 170 desa tercatat sebagai wilayah rawan banjir, sementara 23 kecamatan dan 36 desa berada dalam kategori rawan longsor. Kondisi ini menuntut kesiapan daerah secara menyeluruh.
Untuk mendukung penanganan darurat, SF Hariyanto telah meminta Dinas PUPR memastikan seluruh alat berat dalam kondisi prima dan siap digerakkan kapan saja.
Ia menambahkan bahwa prediksi BMKG menunjukkan adanya peningkatan curah hujan, terutama di Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan segera, tanpa menunggu bencana terjadi.
Plt Gubri juga meminta kepala daerah bersama Forkopimda mengaktifkan posko siaga bencana selama 24 jam, melakukan apel kesiapsiagaan, serta mempercepat normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan pembenahan titik-titik rawan genangan di masing-masing wilayah.
Terkait pengelolaan PLTA Koto Panjang, Hariyanto menekankan perlunya koordinasi intensif dan sistem peringatan dini. Ia mengingatkan agar pembukaan pintu air tidak dilakukan secara bersamaan demi mencegah lonjakan debit yang dapat memperburuk banjir di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Kampar.
Selain itu, ia meminta seluruh kepala daerah memastikan ketersediaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan memastikan penggunaannya cepat serta tepat sasaran.
"Pelaporan kondisi bencana harus dilakukan secara real-time untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat penanganan di lapangan," tutupnya.


Komentar