 |
| Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) |
Pekanbaru, riauantara.co | Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan, sebagian BUMD masih bergantung pada suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa menghasilkan deviden yang sepadan.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban keuangan pemerintah.
"Banyak BUMD di Riau yang kontribusi devidennya sangat kecil, bahkan ada yang tidak menyumbang PAD sama sekali. Padahal, operasionalnya terus dibiayai APBD. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh," ujar Andi Darma Taufik.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga merekomendasikan langkah penggabungan atau merger terhadap sejumlah BUMD sebagai upaya menekan beban anggaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah.
"Kita sarankan beberapa BUMD ini di-merger saja. Selama ini komisaris dan jajaran direksi tetap digaji, sementara modal terus disuntikkan. Dengan penggabungan, efisiensi bisa dimaksimalkan dan beban APBD bisa dikurangi," tegas Anggota Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD DPRD Riau tersebut.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau tercatat memiliki sejumlah BUMD dengan berbagai bidang usaha. Di antaranya PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) sebagai bank pembangunan daerah berbasis syariah yang melayani wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
Selain itu, terdapat PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang bergerak di sektor migas, perhotelan, dan jasa; PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) sebagai holding investasi daerah; serta PT Riau Petroleum yang berfokus pada sektor energi, khususnya pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sejumlah blok migas seperti Blok Rokan, Siak, dan Kampar.
Pemprov Riau juga memiliki PT Jamkrida Riau yang bergerak di bidang penjaminan kredit daerah, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) yang mendukung pembiayaan UMKM, serta PT Riau Pangan Bertuah yang bertugas menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
DPRD Riau berharap evaluasi menyeluruh terhadap BUMD dapat segera dilakukan agar perusahaan daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi keuangan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
Komentar