 |
| Sebanyak 25.521 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Siak memperoleh bantuan sosial (bansos) periode Januari–Maret 2026 |
Siak, riauantara.co | Sebanyak 25.521 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Siak memperoleh bantuan sosial (bansos) periode Januari–Maret 2026 berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Rinciannya, Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 10.358 KPM kategori Desil 1 hingga 4. Sementara bantuan Sembako diberikan kepada 15.173 KPM yang masuk Desil 1 sampai 5.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menanggung iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu. Melalui skema ini, iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan dibayarkan negara. Total penerima PBI di Kabupaten Siak untuk periode yang sama mencapai 98.103 jiwa.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak, Wan Idris, menyampaikan bahwa untuk bantuan Sembako pihaknya telah menerima surat resmi dari Kemensos dan segera menindaklanjutinya hingga ke tingkat kecamatan dan kampung.
"Untuk penerima Bansos Sembako kita sudah menerima surat dari Kemensos dan sudah kami surati Camat, Penghulu, Lurah dan Petugas Sosial agar memfasilitasi penyaluran dari Bank Mandiri guna memastikan bantuan tersalurkan kepada penerima," ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Sementara itu, berdasarkan laporan Koordinator Kabupaten PKH, bantuan PKH tahap Januari hingga Maret telah terealisasi. Dinas Sosial juga meminta laporan apabila terdapat KPM yang belum menerima pencairan tahap pertama.
Menjawab polemik yang kerap muncul terkait validitas data penerima bansos, Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan dan akuntabilitas. Seluruh penghulu dan lurah diminta mempublikasikan daftar nama penerima bantuan dengan menempelkannya di kantor kampung maupun kelurahan.
Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Bupati Siak Nomor 400.9/PPJS/39 Tahun 2026 yang ditujukan kepada seluruh camat, penghulu, dan lurah se-Kabupaten Siak.
"Sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka," kata Wan Idris.
Selain itu, Bupati Siak juga menginstruksikan supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT untuk memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk melakukan pengusulan dan penghapusan data bansos APBN melalui aplikasi SIKS-NG.
Pengusulan bansos seperti PKH, Sembako, dan PBI Jaminan Kesehatan dijadwalkan setiap tanggal 1–11 setiap bulan. Adapun pembaruan DTSEN bisa dilakukan setiap hari melalui menu usulan pembaruan keluarga dan penetapan tingkat kemiskinan di aplikasi tersebut.
Pemkab Siak juga tengah menyiapkan stiker khusus untuk ditempel di rumah penerima bansos APBN. Seluruh camat, penghulu, dan lurah diminta menggelar musyawarah kampung atau kelurahan guna memastikan data yang diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan.
"Pelaksanaannya harus tegas, tidak ada kepentingan dan wajib sesuai fakta lapangan. Nantinya seluruh penerima bansos juga diumumkan di kantor kampung dan kelurahan agar masyarakat tahu siapa penerima bansos di wilayahnya agar tepat sasaran," tegas Wan Idris.
Dinas Sosial memperkuat sistem pemutakhiran data melalui dua jalur, yakni mekanisme formal lewat RT/RW dan jalur partisipatif melalui fitur usul-sanggah pada aplikasi Cek Bansos.
Partisipasi publik juga difasilitasi Kemensos melalui aplikasi SIKS-NG yang dapat diakses operator desa dan dinas sosial, verifikasi lapangan oleh pendamping PKH dan petugas BPS, serta layanan pengaduan melalui Call Center 171 dan kanal WhatsApp resmi.
Di luar bansos APBN, Pemkab Siak juga berencana menyalurkan bantuan kepada 232 anak yatim untuk periode Januari–Maret menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
"InsyaAllah sesuai arahan Ibu Bupati, meski di tengah keterbatasan anggaran kami berupaya menyalurkan bantuan bagi anak yatim menjelang Idulfitri," tutup Wan Idris.
Komentar