 |
| Aksi penipuan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah kembali terjadi di Kabupaten Bengkalis (foto ilustrasi) |
Bengkalis, riauantara.co | Aksi penipuan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah kembali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kali ini, beredar surat palsu yang mencatut nama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis dan menyasar para tenaga pendidik.
Surat tersebut dilaporkan diterima sejumlah kepala sekolah tingkat SD, SMP hingga TK. Dalam dokumen itu, pelaku mengatasnamakan BKPP dan menginformasikan adanya koordinasi mutasi serta penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Para penerima surat diminta segera menyerahkan data penting dengan alasan kebutuhan administrasi kepegawaian.
Informasi tersebut sontak menimbulkan kepanikan. Sejumlah kepala sekolah khawatir akan terjadi pergeseran jabatan secara mendadak.
Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis, Djamaluddin, memastikan bahwa surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pihaknya. Ia menegaskan dokumen itu adalah palsu.
"Kami menerima laporan banyak kepala sekolah yang cemas. Setelah dicek, surat itu dipastikan palsu," ungkap Djamaluddin.
Surat fiktif bernomor B.400.1.2/27/BKPP/III/2026 tertanggal 2 Maret 2026 itu juga memuat instruksi mencurigakan. Dalam salah satu poinnya, penerima diminta menghubungi nomor 0813-1667-477 yang diklaim sebagai kontak pribadi Kepala BKPP untuk verifikasi dokumen.
Setelah dilakukan penelusuran, BKPP menemukan sejumlah kejanggalan mendasar. Mulai dari penulisan alamat pada kop surat yang tidak sesuai standar, indeks surat yang keliru, hingga QR-code tanda tangan elektronik yang tidak dapat dipindai.
"Pada kop surat tertulis alamat Jalan Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Indonesia. Indeks suratnya tidak sesuai standar kami, dan QR-code tanda tangan elektroniknya invalid," jelasnya.
Isi surat tersebut disusun seolah-olah mutasi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi berdasarkan evaluasi kinerja dari Dinas Pendidikan. Narasi formal itu diduga sengaja dirancang untuk meyakinkan korban agar segera mengirimkan data melalui kontak palsu yang tertera. Modus ini kuat dugaan menjadi langkah awal untuk melakukan pemerasan.
BKPP menduga penyebaran surat bodong tersebut bermotif ekonomi demi keuntungan pribadi pelaku. Karena itu, pihaknya mengimbau para kepala sekolah dan ASN yang menerima dokumen serupa agar segera melapor ke BKPP atau Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
Djamaluddin juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas asal-usulnya.
"Intinya jangan mudah percaya dan jangan pernah menghubungi nomor yang tertera pada surat palsu tersebut. Semua prosedur kepegawaian resmi akan disampaikan melalui mekanisme birokrasi yang sah," tegasnya.
Komentar