PEKANBARU, ( RIAUANTARA.CO ) – Ketidakpastian ekonomi tidak hanya menguji kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat menjadi tekanan serius bagi kesehatan mental. Sulitnya memperoleh pekerjaan, naik turunnya harga kebutuhan pokok, beban ekonomi keluarga, hingga ketidakpastian kebijakan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Persoalan tersebut disoroti Maal Abrar, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), pemerhati kebijakan publik, sekaligus anggota PERHUMAS Pekanbaru, dalam tulisannya berjudul “Jangan Biarkan Rakyat Lelah Sendirian: Ketika Ketidakpastian Ekonomi Menjadi Beban Kesehatan Mental.”
Ia mengingatkan, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia setiap 10 Oktober tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa suara, pengalaman, dan penderitaan masyarakat perlu didengar serta ditindaklanjuti melalui kebijakan yang nyata.
Tema Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini, “Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change”, menekankan pentingnya mendengarkan pengalaman nyata masyarakat sebagai landasan perubahan.
Menurut Maal Abrar, pesan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat yang tidak hanya menghadapi perjuangan ekonomi, tetapi juga harus menanggung kecemasan terhadap masa depan.
Ketidakpastian Ekonomi Menambah Beban Psikologis Masyarakat
Maal menilai, persoalan lapangan kerja, perubahan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi rumah tangga, kecemasan terhadap ketersediaan energi, hingga dampak kebijakan efisiensi dapat menambah beban pikiran sebagian masyarakat.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kekhawatiran mengenai hari esok berpotensi menjadi tekanan yang dirasakan setiap hari.
Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak disederhanakan dengan menganggap seluruh tekanan ekonomi pasti menyebabkan gangguan mental. Hubungan antara kondisi ekonomi dan kesehatan jiwa perlu dipahami secara cermat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi setiap individu.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menempatkan ketidakamanan pekerjaan, pendapatan yang tidak memadai, dan krisis ekonomi sebagai faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan mental.
Secara global, depresi dan gangguan kecemasan diperkirakan menyebabkan hilangnya sekitar 12 miliar hari kerja setiap tahun, dengan kerugian produktivitas mencapai US$1 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan semata-mata persoalan pribadi. Dampaknya juga berkaitan dengan produktivitas, ketahanan keluarga, kehidupan sosial, dan pembangunan ekonomi.
Kesehatan Mental Menjadi Cermin Kebijakan Publik
Lebih jauh, Maal Abrar menegaskan bahwa kesehatan mental masyarakat dapat menjadi salah satu cermin untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan warga.
Ketika masyarakat diminta berhemat dan bertahan menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah dituntut menunjukkan empati, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.
Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak cukup disampaikan melalui angka dan laporan capaian. Pemerintah juga perlu menjelaskan kebijakan secara jujur, mendengar keluhan masyarakat, serta memastikan bantuan sosial dan program perlindungan menjangkau kelompok yang paling rentan.
Ia menilai, komunikasi publik yang tidak peka terhadap kesulitan warga berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Ironis apabila masyarakat terus dituntut untuk kuat, sementara keluhan mereka tidak memperoleh tanggapan yang memadai. Kepemimpinan, dalam konteks ini, bukan hanya tentang keberanian mengambil keputusan, melainkan juga kemampuan memahami beban yang dihadapi rakyat.
Empati tidak berarti menghindari kebijakan sulit. Sebaliknya, empati menuntut pemimpin untuk menjelaskan konsekuensi kebijakan, mendengarkan dampaknya, dan menyiapkan langkah perlindungan bagi masyarakat yang paling terdampak.
Pemerintah Perlu Memperkuat Layanan Kesehatan Mental
Maal Abrar mendorong agar peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia diterjemahkan menjadi langkah konkret, bukan sekadar seminar, kampanye, atau unggahan di media sosial.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memperkuat akses terhadap layanan konseling dan dukungan psikososial yang mudah dijangkau masyarakat.
Edukasi kesehatan jiwa juga perlu diperluas melalui puskesmas, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, ruang pengaduan warga harus dikelola secara serius agar persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebagai laporan tanpa tindak lanjut.
Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memperhatikan beban kerja karyawan, dan membangun keamanan psikologis agar pekerja dapat menjalankan tugas tanpa tekanan yang tidak proporsional.
Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi yang melindungi kelompok rentan, memperkuat kesempatan kerja, serta membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.
Dengan demikian, kesehatan mental tidak hanya ditempatkan sebagai urusan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan publik.
Masyarakat Harus Belajar Mendengar Tanpa Menghakimi
Selain tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha, Maal menekankan pentingnya kepedulian di lingkungan sosial.
Masyarakat perlu membangun kebiasaan mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi orang yang sedang mengalami tekanan. Tidak semua orang membutuhkan nasihat panjang atau dorongan untuk sekadar bersikap kuat. Terkadang, kehadiran seseorang yang bersedia mendengarkan dengan tulus menjadi langkah awal yang berarti.
Dukungan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar dapat membantu seseorang merasa tidak menghadapi persoalannya sendirian. Namun, ketika tekanan psikologis mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, bantuan tenaga profesional tetap penting untuk dipertimbangkan.
Kepedulian sosial semacam ini menjadi semakin penting di tengah kehidupan yang bergerak cepat, ketika persoalan ekonomi dan tuntutan pekerjaan kerap membuat orang lupa memperhatikan kondisi emosional dirinya maupun orang lain.
Kesejahteraan Tidak Cukup Diukur dari Angka Pembangunan
Pada akhirnya, Maal Abrar mengajak semua pihak untuk memperluas cara pandang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan capaian investasi tetap penting. Namun, pembangunan juga harus dinilai dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan dengan rasa aman, menjaga harapan terhadap masa depan, serta memperoleh dukungan ketika menghadapi kesulitan.
Negara, menurutnya, tidak boleh hanya berfokus membangun jalan agar manusia dapat bergerak maju, tetapi melupakan kebutuhan untuk menyediakan ruang aman bagi mereka yang sedang berjuang agar tidak kehilangan daya tahan.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik angka pertumbuhan dan berbagai target pembangunan, terdapat manusia dengan kebutuhan, kecemasan, dan harapan yang harus diperhatikan.
Jangan biarkan rakyat lelah sendirian. Ketika masyarakat menghadapi ketidakpastian, kehadiran pemerintah yang responsif, kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga, serta lingkungan sosial yang peduli menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan masyarakat.
Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa jauh sebuah negara melangkah, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan rakyatnya tidak tertinggal dan tidak dibiarkan menghadapi beban kehidupan seorang diri.
Penulis: Maal Abrar
Dosen FISIP Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI)
Pemerhati Kebijakan Publik
Anggota PERHUMAS Pekanbaru.**
EDITOR : DH
Komentar