PEKANBARU, ( RIAUANTARA.CO ) — Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau menggelar Dialog Nasional bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan mahasiswa se-Provinsi Riau untuk mengawal pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan publik, serta mendorong pemerintah agar memastikan pembangunan daerah berjalan secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
PW SEMMI Riau menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat tidak boleh berhenti pada janji maupun sebatas program di atas kertas. Diperlukan kebijakan konkret, pelayanan publik yang merata, serta langkah nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Dialog Nasional ini menghadirkan anggota DPD RI, Sewitri, S.E., M.Sos., dan pakar Suwandi, S.Pd., M.Pd.I. Pembahasan difokuskan pada tantangan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat daerah.
Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti pentingnya menjadikan pemenuhan hak dasar sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pembangunan, menurut perspektif yang mengemuka dalam forum, tidak cukup dinilai dari kemegahan infrastruktur maupun angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh layanan dasar dan kesempatan hidup yang layak.
Ketua PW SEMMI Riau: Hak Dasar Rakyat Bukan Sekadar Janji
Ketua Umum PW SEMMI Riau, Sejaratul Ikhram Mulya, menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia menilai pembangunan seharusnya berangkat dari kebutuhan nyata rakyat, bukan hanya berorientasi pada capaian fisik dan angka-angka pertumbuhan.
“Pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan. Hak-hak dasar masyarakat bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi,” tegas Sejaratul.
Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya terlihat dalam laporan dan pencapaian program, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang layak, maupun pelayanan publik yang adil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah agar memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
Menurut Sejaratul, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal jalannya pemerintahan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kritik yang konstruktif, penyampaian aspirasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
Ia menekankan, dialog antara mahasiswa dan pemangku kebijakan harus menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi persoalan daerah sekaligus mendorong solusi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Apresiasi Kehadiran Anggota DPD RI
Dalam kesempatan tersebut, Sejaratul Ikhram Mulya turut menyampaikan apresiasi kepada anggota DPD RI, Sewitri, S.E., M.Sos., yang telah hadir dan berdialog langsung dengan mahasiswa Riau.
Menurutnya, komunikasi terbuka antara mahasiswa dan wakil daerah merupakan bagian penting dari penguatan demokrasi serta perluasan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kak Sewitri, S.E., M.Sos., yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berdialog bersama mahasiswa. Kami memandang ruang komunikasi seperti ini sangat penting karena mahasiswa membutuhkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil daerah,” ujarnya.
Sejaratul berharap berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia.
Ia juga menilai keterbukaan wakil daerah dalam menerima aspirasi perlu terus dipertahankan dan diperluas. Namun, menurutnya, komunikasi tersebut harus disertai tindak lanjut yang jelas agar persoalan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam sebuah kegiatan.
Dengan demikian, dialog tidak hanya menjadi ruang bertukar pandangan, tetapi juga menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat di daerah dan proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Serap Aspirasi Mahasiswa, Soroti Pendidikan hingga Ekonomi
Sebagai rangkaian penutup, kegiatan dilanjutkan dengan sesi serap aspirasi mahasiswa. Perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Riau menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan mengenai sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Aspirasi tersebut mencakup akses pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta kondisi dan peluang ekonomi masyarakat daerah.
Sesi ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengungkapkan persoalan yang mereka temui sekaligus menyampaikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan publik.
PW SEMMI Riau berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dapat dirangkum dan diteruskan kepada pihak terkait melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Organisasi tersebut juga menegaskan pentingnya advokasi dan pengawasan secara berkelanjutan agar aspirasi masyarakat memperoleh perhatian dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
PW SEMMI Riau Tegaskan Komitmen Kawal Kebijakan Publik
Melalui Dialog Nasional ini, PW SEMMI Riau menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, independen, dan bertanggung jawab.
Mahasiswa, menurut Sejaratul, tidak cukup hanya menjadi peserta dalam forum diskusi. Mahasiswa juga harus mengambil peran sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang mengawasi jalannya kebijakan serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus mampu mengurangi kesenjangan, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, dan memastikan masyarakat memperoleh haknya secara layak.
“Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang berhasil dibangun, tetapi tentang hak masyarakat yang terpenuhi, kesenjangan yang dikurangi, dan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Aspirasi masyarakat harus didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti,” tutup Sejaratul Ikhram Mulya.
PW SEMMI Riau berharap Dialog Nasional ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat komunikasi antara mahasiswa, wakil daerah, dan pemangku kebijakan demi mendorong pembangunan Riau yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan.
PW SEMMI Riau — Mengawal Aspirasi, Memperjuangkan Hak Dasar, dan Mendorong Pembangunan Daerah yang Berkeadilan.**
EDITOR : DH
Komentar