Dugaan Pembalakan Liar di Bintan Disorot, Polisi Diminta Usut Pengusaha Kayu Berinisial IW | riauantara.co
|

Menu Close Menu

Dugaan Pembalakan Liar di Bintan Disorot, Polisi Diminta Usut Pengusaha Kayu Berinisial IW

Sabtu, 07 November 2026 | 18:38 WIB



BINTAN, KEPULAUAN RIAU, ( RIAUANTARA.CO ) – Dugaan praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Sungai Kecil, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi sorotan. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, didesak segera turun tangan untuk menyelidiki aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama.


Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, aktivitas penebangan pohon hingga pengangkutan kayu dari kawasan hutan Sungai Kecil diduga berlangsung secara rutin. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan hutan serta dugaan pelanggaran hukum di kawasan tersebut.


Dalam keterangan warga, seorang pengusaha kayu berinisial IW yang disebut memiliki usaha penggergajian kayu atau somil diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut. IW bahkan dituding memberikan modal kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik pembalakan liar.


"Pria ini (IW) yang memberikan modal kepada sejumlah pelaku pembalakan hutan atau illegal logging," ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (7/11/2026).


Warga tersebut juga menduga aktivitas usaha yang dikaitkan dengan IW belum dilengkapi dokumen perizinan yang dipersyaratkan, termasuk izin penebangan dan dokumen resmi pengangkutan hasil hutan.


Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pendalaman oleh instansi berwenang. Hingga kini, diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan legalitas sumber kayu, aktivitas penebangan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.


Masyarakat berharap kepolisian bersama instansi terkait tidak mengabaikan informasi tersebut. 


Penelusuran di lapangan dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat praktik pembalakan liar yang merugikan lingkungan dan melanggar ketentuan hukum.


"Aparat penegak hukum dan instansi berwenang harus segera menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai aktivitas yang diduga merusak kawasan hutan terus berlangsung tanpa penanganan," tegasnya.


Penegakan hukum yang transparan dan profesional diharapkan mampu mengungkap fakta sebenarnya, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas penebangan kayu tersebut.


Perlindungan kawasan hutan Sungai Kecil bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam di Kabupaten Bintan.** ( BIP/RED )

EDITOR : DH
Bagikan:

Komentar