JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan. Menanggapi persoalan yang berkembang di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut, Rusli Effendi menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengajak seluruh kader untuk mengedepankan persatuan serta menjaga kehormatan partai.
Rusli secara tegas juga menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Ia mengaku menyayangkan situasi yang terjadi karena dinamika internal partai dinilai seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme organisasi yang mengedepankan musyawarah.
“Jujur menyedihkan. Kalau kita boleh jujur, malu kita,” ungkap Rusli Effendi.
Menurut Rusli, seluruh elemen PPP perlu menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Kepentingan bersama harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok agar soliditas partai tetap terjaga.
Ia mengingatkan bahwa menjaga marwah dan kehormatan PPP bukan hanya menjadi tanggung jawab pengurus pusat, melainkan seluruh kader yang memiliki komitmen terhadap masa depan partai.
Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan bagian dari dinamika organisasi yang semestinya menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan. Bukan sebaliknya, justru menjadi pemicu konflik berkepanjangan yang berpotensi memperlebar perpecahan.
Rusli berharap para tokoh, pengurus, dan kader PPP dapat menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dengan mengutamakan dialog, kebersamaan, serta semangat musyawarah.
Menurutnya, PPP membutuhkan persatuan dan soliditas internal agar tetap mampu menjalankan peran politiknya serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan politik, perbedaan kepentingan semestinya tidak mengalahkan komitmen bersama untuk membesarkan partai. Sebab, masa depan PPP sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemennya dalam menjaga persatuan dan menyelesaikan persoalan secara bijaksana.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi yang diberikan. Status serta kronologi keputusan pemecatan yang menjadi bagian dari persoalan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak DPP PPP.**
EDITOR : DH
Komentar