 |
| Penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat Provinsi di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis (9/5). |
RIAUANTARA.CO| JAKARTA - Perwakilan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agung Setiarso menyatakan, PKS berpotensi membawa masalah temuan perbedaan data perolehan suara untuk kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap tersebut diambil menyusul aksi walk out dari rapat pleno rekapitulasi suara DKI Jakarta yang dilakukan oleh saksi PKS itu bersama dengan saksi dari tiga partai lainnya, yaitu Partai Hanura, PPP dan Partai Perindo.
"Silakan saja kalau, misalnya, KPUD di sini tidak mau menerima, kami lanjutkan ke MK," ujar Agung kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dilamar dari republika.co.id.
Sebelumnya di dalam rapat pleno, Agung mengemukakan dugaan selisih perolehan suara untuk DPRD DKI Jakarta di daerah pemilihan 7 dan 8 Jakarta Selatan yang tercatat di formulir DB1 dengan data pihak internal PKS.
Proses diskusi untuk menemukan mekanisme penyelesaian yang dilakukan para saksi, KPU Jakarta Selatan dan Bawaslu berjalan alot hingga muncul keputusan pemimpin sidang untuk melanjutkan pleno.
Menurut Agung, KPU juga tidak mau membuka data untuk mencari titik ketimpangan perolehan suara yang dimaksud. Padahal di hari sebelumnya pihak KPU meminta dia untuk melakukan adu data.
"Jadi nanti kita akan laporkan, mungkin ke DKPP juga, komisi etik ya. Kami sedang konsultasi dengan bagian hukum kami," ucap Agung.(*)
Komentar