Rokan Hilir - Rencana agenda sidang pembelaan (Pledooi) tertulis atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Williem als Atong yang direncakan digelar pada hari Senin 28/10/2019 akhirnya ditunda untuk satu mingggu kedepan.
Sebelumnya dalam sidang tuntutan yang digelar pada Rabu 23/10/2019 lalu, Williem Als Atong yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Rohil dengan pidana 2 tahun denda 2 milliar subsider 6 bulan kurungan.
"Sedangkan objek lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh terdakwa seluas 19,03 hektare, dirampas untuk di kembalikan kepada negara melalui dinas lingkungan hidup Provinsi Riau."
Terkait upaya hukum atau nota pembelaan atas tuntutan JPU yang akan diajukan terdakwa menjadi hal yang menarik.
Berdasarkan pantauan awak media selama beberapa kali persidangan, ada hal yang menarik dalam kasus ini, terdakwa Wiliem als Atong, tidak pernah menunjukkan bukti yang dapat mematahkan dakwaan JPU terhadap terdakwa, baik berupa saksi, maupun keterangan ahli dan juga bukti surat yang menyatakan lahan yang dikerjakan terdakwa bukan merupakan kawasan hutan.
Hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa Williem als Atong sudah meyakini hal yang dilakukannya tersebut sudah sesuai dengan dakwaan JPU.
Melihat proses hukum ini. A Simatupang selaku Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyrakat (PKSM) Kabupaten Rohil juga merasa aneh, " Setelah JPU membacakan tuntutan kepada terdakwa, terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan yang kita tau nota pembelaan itu adalah merupakan bantahan terhadap tuntutan dan dakwaan JPU terhadap terdakwa, "
"Namun, selama persidangan kita melihat hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa," Ujar A. Simatupang selaku Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyrakat (PKSM) Kabupaten Rohil, Selasa (29/10/19).
"Dirinya berharap semoga dalam putusan nanti hakim dapat menilai hal besar yang terjadi pada perkara terdakwa ini." Harapnya.
(M Harahap)
Komentar