Bengkalis, riauantara.co | DPRD Kabupaten Bengkalis lakukan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua H.Khairul Umam,Lc.ME.Sy yang turut dihadiri oleh 26 Anggota lainnya. Rapat dibuka pada pukul 15.20 Wib s.d Selesai di Ruang Paripurna Gedung Kantor DPRD Bengkalis Jl.Antara- Bengkalis, Bengkalis (28/07/2020).
Al Azmi selaku Juru bicara Fraksi Golkar menyampaikan "Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan Saudara Plh Bupati dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis tangal 28 Juli 2020. Tentunya Fraksi Partai Golongan Karya yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali," Ucap Anggota DPRD Dapil Kec.Pinggir dan Kec.Tualang Mandau.
Lanjutnya, Berikut catatan-catatan dan masukan yang diberikan Fraksi Partai Golongan Karya untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 :
Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bengkalis sangat mengapresiasi pemberian opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2019 oleh BPK RI.
Terkait realisasi PAD TA 2019, jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian. Asumsi yang digambarkan dalam target berarti masih mentah, terlalu dangkal sehingga realisasinya justru melonjak dari ekspektasi awal. Dari hasil memang bagus karena ada peningkatan PAD yang signifikan tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah, perlu kreatifitas program terpadu antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan, Tambahnya lagi.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar diangka yang moderat. Dan kami Meminta Kepada Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Penjelasan Terkait Rencana Pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun 2019.
Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bengkalis terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 yang telah diajukan oleh PLH Bupati Bengkalis, kewenangan yang didapat berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 188.34/1822/OTDA Prihal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Kepala Daerah serta surat dari Gubernur Riau Nomor : 120/PEM-OTDA/796 prihal Penegasan Surat Mendagri Nomor 188.34/1822/OTDA. Maka Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan perlu ditindaklanjuti dan dibahas pada tingkat selanjutnya, Jelas Azmi.
Mengakhiri, Terkait tanggapan dan catatan-catatan Fraksi Partai Golongan Karya semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga Fraksi Partai Golongan Karya tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 disamping kami juga menerima masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat.
Tampak hadir dari anggota Fraksi Golkar DPRD Bengkalis yakni Ruby Handoko Alias Akok, Rahma Yenny, S.Sos.,M.Si, Septian Nugraha, Syafroni Untung,SH., H.Asmara dan Hendri,S.Ag.,M.Si serta Undangan lainnya.***(sn)
Komentar