Rokan Hilir, riauantara.co | Polsek Bangko Polres Rokan Hilir Menggelar Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 sidang di tempat Bersama Wadanramil 01 Bangko dan Satpol PP bertempat di Depan Kantor BPKAD Jalan Merdeka Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko,Jumat 23 April 2020.
Giat operasi yustisi di pimpin langsung Kapolsek Bangko Kompol Sasli Rais SH bersama Kasat Pol PP Rokan Hilir Suryadi SE, Hakim PN Rohil Eryk Erlangga SH , KBO Sat Narkoba Polres Rohil Iptu Ediwar, KBO Sat Reskrim Polres Rohil Iptu R. Ginting, Wadanramil 01 Bangko Kapten Inf. Tayung dan Para Perwira Polsek Bangko.
Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto, SH SIK ketika dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas AKP Juliandi SH Jumat 23/4/2021 mengatakan dilaksanakannya Operasi Yustisi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan (Proses) Covid-19 oleh Polsek Bangko dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mematuhi 3M sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Dilaksanakannya kegiatan operasi yustisi atas dasar Inpres Nomor 06 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2020 dan Perbup No 52 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Kesehatan untuk penegakan hukum terhadap masyarakat pengguna jalan yang belum mematuhi Protokol Kesehatan (Proses) Covid - 19 diwilayah Kabupaten Rokan Hilir, terangnya.
Dalam operasi yustisi dilakukan, masih ada juga ditemukan warga/ masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan (proses) sebanyak 48 orang saat melintas diarea perkotaan kota bagansiapiapi.
" Terhadap para pelanggar kata Juliandi, diberikan teguran tegas sebanyak 33 orang dan sanksi denda sebesar Rp. 100 Rb sebanyak 3 orang juga ada yang disidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Rohil sebanyak 12 orang dengan hasil putusan denda Rp. 50 Rb." Jelas AKP Juliandi SH.
Lebih lanjut dikatakan Juliandi, operasi yustisi ini akan terus dilaksanakan karena penyebaran covid-19 Di Rokan Hilir sangat meningkat drastis dan masyarakat banyak belum disiplin prokes. Penegakan Perda juga akan menyasar pelaku usaha yang tidak menaati prokes juga menyebabkan kerumunan.
" Bagi pelaku usaha yang tidak menaati protokol kesehatan (prokes) akan diberi Sangsi kurungan Maksimal 1 Bulan atau denda maksimal 15 juta. Oleh karenanya pelaku usaha diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana juga menerapkan 3 M" pungkasnya.
(Ponidi)
Komentar