SAH, Penasehat Hukum KPA Gubri Laporkan Larshen Yunus ke Polda Riau | riauantara.co
|
Menu Close Menu

SAH, Penasehat Hukum KPA Gubri Laporkan Larshen Yunus ke Polda Riau

Kamis, 23 Desember 2021 | 18:06 WIB


PEKANBARU | (RIAUANTARA.CO) Menindak lanjuti terbitnya pemberitaan yang menyudutkan serta  menyebarkan fitnah terhadap penasehat ahli Gubernur Riau, Kamis (23/12/2021), sekitar pukul 16.30 WIB, Penasehat Hukum Kantor Penasehat Ahli Gubernur Riau melaporkan Ketua GAMARI Riau Larshen Yunus dan salah satu media online ke Polda Riau.


Menurut Penasehat Hukum Kantor Penasehat Ahli Gubernur Riau, Suherwin SH dan Sandi Baiwa SH, laporan ini merupakan tindak pidana pasal 27 ayat 3 dan pasal 29 Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). 


"Pasal 27 ayat 3 ini menjelaskan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik dan pasal 29 terkait dengan pengancaman atau menakut-nakuti. Dalam pemberitaan ini sangat jelas dan terang mengarah kepada klien kami. Juga jelas terang-terangan mengancam klien kami," ujar Suherwin SH didampingi Sandi Baiwa saat memberikan keterangan pers di Mapolda Riau, Jalan Patimura, Pekanbaru.


Ditambahkan Sandi Baiwa, pemberitaan ini juga tidak megacu kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.


"Seperti pemberitaan di salah satu media online yang menerbitkan, menggunakan nara sumber atas nama Larshen Yunus yang mengaku Ketua Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI). Larshen dalam tata bahasanya memfitnah dan menghina pribadi klien kami dan berulang kali menyebut bentuk fisik klien kami. Berita ini juga mengancam akan menelanjangi foto klien kami di depan publik. Kata-kata ini sangatlah tidak pantas untuk disebutkan nara sumber dalam sebuah berita di media sosial itu," ujar Sandi Baiwa.


Sandi Baiwa, mengatakan tugas klien mereka sebagai Penasehat Ahli Gubernur Riau memiliki tugas-tugas sebagai berikut;  memberikan saran dan pertimbangan di Bidang Informasi dan Komunikasi kepada Gubernur;


"Mengikuti rapat/kunjungan apabila diperlukan, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya," tambahnya lagi.


Setelah dilaporkan ke Polda Riau, dikatakan Suherwin SH didampingi Sandi Baiwa SH, mereka masih menunggu pemanggilan saksi pelapor. "Ya, sama-sama kita tunggu saja, semuanya. Namun, kembali saya tekankan apa yang dilakukan saudara Larshen Yunus yang diterbitkkan di salah satu media online diduga telah melanggar Undang-undang ITE," ujarnya.


Penasehat hukum, juga meminta agar Larshen Yunus dan media online tersebut, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai hukum yang berlaku. **Ril

Bagikan:

Komentar