RIAUANTARA.CO.| PEKANBARU, Riautribune.com - Forum Diskusi Radio (FDR) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau mengadakan diskusi publik yang dihadiri oleh mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP Universitas Abdurrab Pekanbaru, serta mengambil tempat di Mabest kopi di jalan Rambutan No. 17 Pekanbaru pada Senin sore (13/6/2022).
Acara yang dimulai pada pukul 17.00 WIB tersebut mengusung tema Peran Radio Sebagai Penyebarluas Informasi Daerah.
Dipandu oleh Satria Utama Batubara, diskusi bersama Kadiskominfotik, Erisman Yahya dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, H Eddy A Mohd Yatim, tersebut membahas mengenai radio, mulai dari sejarah hingga penggunaan radio yang tak luput diperbincangkan pada diskusi tersebut, bahkan hingga peluang dan tantangan yang dihadapi oleh dunia radio jika ditelusuri pada jaman sekarang, meninjau maraknya media online yang telah ada di provinsi Riau pada masa sekarang, radio seolah ditelan waktu.
"Kita meninjau pemakaian radio pada masa perjuangan, radio adalah sarana penyampaian informasi yang pada masa itu adalah sarana yang sangat penting. Ini yang harus kita ingat. Salah satu contoh adalah saat terjadinya pemberontakan PKI, yang pertama mereka ingin kuasai adalah Radio Republik Indonesia," kilas Satria.
Sekretaris FDR, Ismed sekaligus pengelola salah satu radio swasta dan mewakili penyiar senior yang pada diskusi tersebut mengambil tempat sebagai salah satu narasumber, mengatakan bahwa radio adalah sarana informasi semua kalangan dan dalam situasi apapun.
"Satu hal lagi yang menguntungkan dari radio, bila dibandingkan dengan media online, radio bisa didengarkan kapan saja dan sambil beraktifitas apa saja, tidak mengganggu aktifitas, berbeda dengan media online yang paling kecilnya diakses dari handphone, sangat berbahaya jika kita mengaksesnya sambil mengemudi atau mengendarai," jelas Ismed.
"Saya merasa bahwa opini yang mengatakan radio bakal tergerus jaman, saya sangat optimis membantah," tambah Ismed.
Ketua KPID Riau, Fauzan Surahman mengatakan bahwa tugas mereka sebagai perwakilan masyarakat adalah untuk menyaring siaran yang mengandung pesan-pesan yang akan disiarkan kepada khalayak ramai.
"Tugas KPID adalah sebagai penyaring, dengan berlandaskan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sehingga pesan yang disiarkan kepada masyarakat adalah yang sesuai dan mendidik," jelas Fauzan.
Terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mencantumkan salah satu syarat perijinan siar dari radio adalah verifikasi dari Dewan Pers, Erisman Yahya selaku Kadiskominfotik menjawab bahwa peraturan tersebut dapat disesuaikan.
"Menjawab pertanyaan apakah verifikasi Dewan Pers untuk perijinan siar radio bisa untuk tidak diwajibkan, saya jawab, yang tidak bisa diubah itu hanya Alquran dan Haditz, selebihnya bisa disesuaikan. Tetapi sisi baik dari Pergub tersebut adalah mengangkat marwah media," kata Erisman.
Menilik peranan Komisi I DPRD Provinsi Riau dalam diskusi tersebut, Eddy A Mohd Yatim menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk menjaga eksistensi radio dan media.
"Masih ada harapan radio untuk bertahan, sama seperti media cetak. Tergantung cara kita mengelolanya seperti apa. Seperti yang disampaikan Kadiskominfotik, tidak ada yang tidak bisa diubah peraturannya, semua bisa disesuaikan," disampaikan Eddy.
"Semua peraturan tersebut gunanya untuk menaikkan marwah wartawan dan tidak menghentikan perjalanan penyiar," lanjut politisi partai Demokrat tersebut.
Eddy juga mengatakan bahwa informasi penting harus tersalur, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh internet.
"Radio bisa didengar dimana saja. Jadi memang benar bahwa radio bisa menjadi sarana penyampaian informasi di daerah-daerah pelosok. Jangan sampai penyampaian informasi tidak merata, nah ini lah saah satu alasan eksistensi radio masih berperan penting," jelas Eddy.(ril)
Komentar