Riauantara.co.| Pekanbaru - Untuk mencapai visi misi Gubernur Riau Samsuar dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Riau harus betul-betul diseleksi. Bukan saja pada tingkat top leader, tapo juga dibawahnya.
Hal itu disampaikan mantan ketua Komisi V DPRD Riau Edy M. Yatim saat dikonfirmasi seputar temuan Wakil ketua DPRD Riau Agung Nugroho saat sidak di beberapa sekolah yang diduga curang, Senin (25/7/22).
"Saya melihat kalau kita ingin melihat jika visi dan misi gubernur itu tercapai di bidang pendidikan, Disdik itu harus diseleksi betul. Bukan hanya di top leader, tapi dibawahnya juga karena sudah sangat berakar," ujar Edy M. Yatim yang kini menjadi ketua Komisi I DPRD Riau.
Menurut politisi asal fraksi Demokrat itu, pihaknya melihat bahwa orientasi pendidikan selama ini hanya sekedar kegiatan semata.
Selama dirinya memimpin di Komisi V DPRD Riau sebut Edy Yatim, ada 4 persoalan yang paling mendasar di di Disdik Riau. Salah satunya soal BOSDA.
"BOSDA itu terkadang ikut campur kita dalam menentukan barang-barang yang dibelanjakan melalui Kepala sekolah. Memaksakan kehendak misalnya harus beli buku ini buku itu, dan segala macam. Dan itu semua ada fee-nya," tuturnya.
Kemudian sebut Edy Yatim, jabatan Kepala sekolah. Pihaknya pernah menemukan bahwa mutasi Kepala - kepala sekolah itu tidak terlepas dari praktek KKN.
"Katanya nanti titipan pejabat ini dan itu. Kan bahaya praktek semacam itu. Jadi kalau memang betul-betul serius membangun pendidikan di Riau, bersihkan betul dulu itu," ungkapnya.
Menyinggung soal PPDB, Edy Yatim juga tak memungkiri bahwa setiap kali PPDB selalu saja ada siswa titipan termasuk dari anggota dewan.
"Dewan-dewan ada juga nitip disitu. Kita akui itu. Kenapa itu terjadi, karena masyarakat yang tidak ada apa-apanya yang mendaftar lewat jalur Zonasi, bisa-bisa hilang nama anaknya. Ketika dipertanyakan misalnya, mereka beralasan sistim. Dan sistim itu mereka sendiri yang buat. Dan itu bisa saja mereka rubah," ucap Edy. (fin)
Komentar