Riauantara.co.| Pekanbaru - Hingga saat ini fraksi PKB DPRD Riau terus menggalang dukungan secara personal kepada anggota dewan untuk mengajukan hak interplasi. Hal ini didasarkan atas carut marutnya pemerintah, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini.
Hal ini disampaikan anggota fraksi PKB DPRD Riau Sugianto SH saat dikonfirmasi, Rabu (13/7/22).
"Kita 6 orang di fraksi sudah menandatangani untuk interplasi. Syarat untuk interplasi itu kan 10 orang. Nah, hari ini kami terus mennggalang dukungan ke teman-teman secara person untuk membuat interplasi ini," ujarnya.
Menurut anggota komisi V DPRD Riau itu, hak interplasi tersebut berangkat dari carut marutnya pemerintah sekarang dibawah kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar. Termasuk kegaduhan-kegaduhan dalam masalah PPDB yang tak terselesaikan.
"Jadi dinas apapun kami melihat perlu interplasi. Baik pemindahan, penonjoban, baik itu pergantian yang lainnya, ini juga dasar kami melakukan interplasi. Ada 11 acuan kami untuk membuat interplasi kepada Gubernur," ucapnya.
Sugianto, menegaskan kegaduhan di pemerintahan saat ini bukan saja terkait mutasi di lingkungan Setwan DPRD Riau baru-baru ini, melainkan keseluruhan.
"Interplasi itu kan mempertanyakan. Dan kita punya hak untuk itu. Ketika pemerintahan itu kami nilai tak sesuai relnya, maka kami wajib menanyakan kepada Gubernur Riau.
Ketika ditanya apakah hak interplasi yang digagas fraksi PKB DPRD Riau ini dapat mencapai syarat minimal 10 orang, Sugianto mengatakan insyaallah pihaknya memberikan pemahaman kepada teman-teman lainnya. (fin)
Komentar