RIAUANTARA.CO | PEKANBARU-Untuk menuntaskan persoalan banjir di Kota Pekanbaru, tidak segampang membalikkan telapak tangan, butuh proses dan dana yang tidak sedikit.
Kadis PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi mengatakan, di masterplane penuntasan banjir, butuh dana Rp1,2 triliun lebih, sementara APBD Kota Pekanbaru hanya Rp2 triliun lebih, tak sanggup mendanainya.
"Dari Rp1,2 triliun itu, Rp400 miliar kewenangan Kota Pekanbaru dan yang mampu dianggarkan hanya Rp15 miliar untuk penanganan banjir tiap tahunnya," bebernya.
Dana Rp15 miliar tersebut terang Pomi, diperuntukkan bagi Sumber Daya Air, normalisasi sungai, normalisasi drainase, gorong-gorong, termasuk gaji pasukan kuning yang jumlahnya 500 orang,"ujarnya.
Untuk itu Indra Pomi berharap Gubernur Riau dapat memberikan dukungan dari pemerintah pusat untuk dapat menormalisasi sungai-sungai seperti sungai Siak, Sail, Air Hitam dan lainnya yang merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Termasuk juga peran swasta bersama-sama untuk menuntaskan persoalan banjir ini.
"Alhamdullah dari upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini, berhasil menuntaskan titik-titik banjir seperti jalan HR Soebrantas, Arifin Achmad," terangnya.
Sedangkan untuk jalan KH Ahmad Dahlan, A Yani dan jalan lainnya, saat ini lanjut Pomi tengah dilakukan upaya-upaya perbaikan seperti perbaikan drainese, pengerukan dan pekerjaan lainnya.
"Kementerian PUPR juga akan menangani titik banjir di ruas Jalan Sudirman dengan memasang box cluivert di depan Pasar Buah dan di depan Rumah Sakit Awal Bross. Juga di Jalan Kaharudin Nasution tepatnya cekungan di perumahan Aur Kuning, jadi sudah ada upaya juga dari Pemprov Riau dan pemerintah pusat bersama-sama menangani banjir ini,"imbuhnya. (rls/fin)
Komentar