RIAUANTARA.CO |PEKANBARU-Beredar isu tentang dugaan pungutan kepada tenaga pendidik (tendik). Pungutan ini dilakukan dengan dalih memperjuangkan nasib tenaga pendidik tersebut menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Jakarta.
Dugaan terjadinya pungutan ini terungkap pada agenda Rapat Memperjuangkan Tenaga Pendidik ke PPPK. Kegiatan yang dilaksnakan di Gedung PGRI, Jumat (16/6/2023) dilakukan sekitar pukul 15:00 WIB hinga 17.00 WIB.
Dalam rapat dengan agenda memperjuangkan tendik menjadi PPPK, di Gedung PGRI Ria yang dilaksanakan
Solidaritas Nasional Wiyatama Bhakti Indonesia dipimpin Eko Wibowo SPdI
Berdasarkan informasi yang diterima, setiap orang dipungut biaya Rp25.000.Pungutan itu, untuk bantuan transportasi ke jakarta selama 3 hari. Setiap tendik di kenakan biaya RP. 25.000. Disana adanya biaya tiket. Kemudian, untuk penginapan dan makan
Masih dari resume rapat yang didapatkan, biaya ini akan dikumpulkan per sekolah. Di sekolah harus memiliki satu orang penanggungjawab untuk mengumpulkan dana dan membuat rekapan data dalam bentuk excel.
Kemudian, data harus sesuai dengan yang diisi di google from. Selanjutnya dana akan ditransfer lewat rekening bendahara.
Pada Ahad (25/6/2023) wartawan mencoba mencari kebenaran dari agenda rapat tersebut kepada Eko Wibowo SPdI.
"Kami melaksanakan kegiatan ini bukan atas nama PGRI. Tapi, Solidaritas Nasional Wiyatama Bhakti Indonesia (SNWBI). Tendik ini diperjuangkan. Kita ingin pemerintah pusat jelas memberikan regulasinya. Jadi, jelas. Dan ini sifatnya bukan Pungli, tapi sukarela,"ungkap dia
Eko menjelaskan, namanya memperjuangkan, sifatnya sukarela saja bagi tendik tersebut.
Masih dari data resume rapat, aspirasi yang akan dibawa ke pusat yakni formasi PPPK Tendik Tanpa tes atau langsung di angkat. Di tempatkan disekolah induk
"Masa kerja yang terlama manjadi point penting, nilai plus dalam
pengangkatan PPPK. Sesuai hasil rapat, aspirasi tendik, tidak melihat dari segi kualifikasi pendidikan. Inilah yang kita perjuangkan,"ujar dia.(ril)
Komentar