 |
| Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sejumlah opsi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mengatasi utang sebesar Rp 2,2 triliun (foto ilustrasi). |
Pekanbaru, riauantara.co | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sejumlah opsi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mengatasi utang sebesar Rp 2,2 triliun yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu opsi yang mencuat adalah memangkas jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 21 ribu orang.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan bahwa terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil oleh Pemprov Riau untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar tersebut.
"Dalam mengatasi permasalahan tunda bayar ini, Pemprov dapat mengambil beberapa opsi," ujar Deni, Senin (24/3).
Opsi pertama yang ditawarkan Kemenkeu adalah melakukan efisiensi belanja atau refocusing anggaran. Langkah ini serupa dengan automatic adjustment yang diterapkan pada belanja pemerintah pusat maupun kementerian/lembaga.
"Opsi ini bisa diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah," jelas Deni.
Opsi kedua adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor penerimaan daerah. Jika upaya ini berhasil, Pemprov Riau juga dapat mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman daerah sebagai solusi tambahan.
"Apabila memenuhi persyaratan, pemda dapat melakukan pinjaman daerah, tentunya dengan memperhatikan kemampuan bayar kembali," tambah Deni.
Meski memberikan opsi-opsi tersebut, Deni menegaskan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya merupakan wewenang Pemprov Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang berlaku.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku terkejut dengan besarnya jumlah utang yang harus ditanggung pemerintahannya.
"Saya belum pernah melihat nominal tunda bayar sebesar itu. Biasanya hanya sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar," ungkap Abdul Wahid.
Keputusan akhir terkait langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan utang ini masih akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Riau.
Namun, opsi memangkas 21 ribu ASN tentu menjadi sorotan utama mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap sektor ketenagakerjaan di lingkungan pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menentukan solusi yang paling efektif demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Riau.
sumber: katadata.co.id
Editor: Siska Triawan
Komentar