 |
| Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik Oesman Hamid. |
Pekanbaru, riauantara.co | Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik Oesman Hamid, mengungkapkan bahwa Provinsi Riau berpotensi mengalami defisit anggaran sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2025.
Hal ini disampaikan Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, saat melakukan kunjungan untuk memantau ketersediaan sembako menjelang Lebaran di komplek pergudangan Bulog, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (24/3/2025).
Menurut Taufik, potensi defisit tersebut merupakan dampak dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38 persen, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2024. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun, berujung pada terjadinya tunda bayar terhadap sejumlah kegiatan di tahun 2024.
"Memperhatikan kondisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38 persen, terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun. Akibatnya, tunda bayar atas kegiatan tahun 2024 tidak terhindarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalkulasi ulang terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2025," ujar Taufik.
Taufik menjelaskan bahwa setelah dilakukan exercise atau simulasi ulang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, potensi Pendapatan Daerah Tahun 2025 diperkirakan mengalami penurunan signifikan hingga lebih dari Rp1,3 triliun. Dengan penyesuaian tersebut, pendapatan tahun 2025 diproyeksikan hanya mencapai sekitar Rp8,2 triliun.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan berkurang sebesar Rp1,1 triliun lebih, Pendapatan Transfer turun sekitar Rp190 miliar, dan potensi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga berkurang sekitar Rp80 juta. Selain itu, ada penyesuaian Pendapatan Pembiayaan Daerah yang diprediksi berkurang lebih dari Rp100 miliar," jelasnya.
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami kenaikan. Selain belanja eksisting sebesar Rp9,5 triliun dalam APBD 2025, terdapat tambahan beban dari tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp916 miliar.
Taufik juga menyebut adanya tunda salur bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar lebih, serta beban pajak (PFK) sekitar Rp39 miliar.
Tak hanya itu, terdapat pula kebutuhan belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar Rp705 miliar pada tahun 2025. Dengan demikian, total perkiraan belanja daerah tahun 2025 melonjak menjadi Rp11,7 triliun lebih.
"Jika dibandingkan dengan perkiraan potensi pendapatan yang hanya Rp8,2 triliun, maka terdapat selisih sebesar Rp3,5 triliun yang menjadi defisit," tambah Taufik.
Pemerintah Provinsi Riau melalui TAPD akan terus memantau perkembangan realisasi pendapatan dan melakukan penyesuaian belanja secara bijak untuk mengatasi potensi defisit ini. Taufik menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan Bapenda dan instansi terkait akan terus dilakukan guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan mengendalikan belanja yang bersifat tidak mendesak.
"Kami berharap melalui langkah-langkah strategis ini, kondisi fiskal Riau dapat tetap terjaga stabil dan pelayanan publik tetap optimal," pungkasnya.
Komentar