 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024. |
Kampar, riauantara.co | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang Kota, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Sunardi DS.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Dalam rapat ini, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kampar menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus I, Rizki Ananda, yang menyoroti berbagai persoalan strategis, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Rizki Ananda menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya warga Kampar yang belum mendapatkan layanan kesehatan memadai, meskipun program Universal Health Coverage (UHC) telah berjalan.
"Terkait UHC, masih banyak masyarakat miskin kita yang belum mendapatkan pelayanan yang layak. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat miskin," ujarnya.
Di bidang pendidikan, ia juga menyoroti maraknya kasus anak putus sekolah akibat kendala biaya.
"Banyak anak-anak di Kampar putus sekolah hanya karena tidak mampu membeli seragam. Kami mendorong agar pemerintah menganggarkan beasiswa, baik untuk siswa kurang mampu maupun yang berprestasi," jelasnya.
Ia juga merekomendasikan agar Pemkab Kampar membenahi fasilitas pendidikan, termasuk merehabilitasi bangunan sekolah yang tidak layak dan membangun yang baru jika diperlukan.
Perbaikan Data Bantuan Sosial
Rizki juga meminta Dinas Sosial segera melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial tepat sasaran.
"Pendamping desa harus proaktif memverifikasi kelayakan warga secara langsung agar data DTKS benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan," tegasnya.
Anggota Pansus I lainnya, Rinaldo Saputra, SE, MM, menambahkan pentingnya kolaborasi Pemkab Kampar dengan rumah sakit di daerah pinggiran seperti RS Madani, agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke RSUD Bangkinang untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Ia juga mengusulkan kerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dalam penanganan kebakaran di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Tapung, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, dan Kampar Kiri.
Terkait instruksi Bupati agar camat tinggal di rumah dinas, Rinaldo mengungkapkan masih banyak rumah dinas yang tidak layak huni. Ia menyebut dua kecamatan belum memiliki rumah dinas sama sekali, yakni Kecamatan Salo dan Bangkinang Kota.
Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.
"Saat ini penempatan guru masih menumpuk di kota, sementara daerah pinggiran kekurangan. Ini harus dibenahi agar kualitas pendidikan merata," pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memperkuat sinergi antar lembaga demi kemajuan Kabupaten Kampar.
(adv)
Komentar