 |
| kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dan anggota Komisi V, Syahrul Aidi Maazat, ke Provinsi Riau pada Kamis (19/6/2025). |
Pekanbaru, riauantara.co | Gubernur Riau, Abdul Wahid, terus mendorong Pemerintah Pusat agar pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, dapat didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini ia sampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dan anggota Komisi V, Syahrul Aidi Maazat, ke Provinsi Riau pada Kamis (19/6/2025).
"Kita sebenarnya sudah sepakat untuk menangani pembebasan lahan dan memberikan ganti rugi ke masyarakat. Tapi sekarang keuangan daerah sedang sulit karena defisit anggaran," ungkap Gubri Wahid.
Ia menegaskan bahwa pembangunan flyover tersebut sangat mendesak. Jalan Garuda Sakti dikenal sebagai salah satu titik kemacetan parah di Pekanbaru, terutama karena merupakan jalur nasional penghubung antarwilayah yang dilalui ribuan kendaraan setiap harinya.
"Macetnya luar biasa. Kadang untuk masuk atau keluar kota bisa butuh waktu hingga satu jam," keluh Wahid.
Melihat kondisi tersebut, Wahid berharap seluruh biaya, baik untuk pembebasan lahan maupun pembangunan fisik flyover, dapat ditanggung oleh APBN. Ia menilai, tanpa dukungan pemerintah pusat, proyek ini tidak akan berjalan maksimal.
"Kami mohon agar dana pembebasan lahan dan konstruksi flyover bisa ditopang oleh APBN," ujarnya.
Wahid juga mengingatkan bahwa lambatnya penanganan kemacetan di Garuda Sakti bisa berdampak buruk pada produktivitas masyarakat. Mengingat jalur tersebut adalah akses vital, maka percepatan proyek sangat diperlukan.
Ia pun optimis, dengan adanya dukungan dari DPR RI dan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat, pembangunan flyover yang telah lama direncanakan ini bisa segera terealisasi sebagai solusi jangka panjang untuk kemacetan kronis di kawasan Panam dan sekitarnya.
Menanggapi hal ini, Roberth Rouw menyatakan memahami kondisi keuangan Pemprov Riau dan akan segera menyampaikan aspirasi Gubernur kepada Kementerian PUPR.
"Kami tahu tekanan fiskal daerah cukup berat. Kami siap meneruskan permohonan ini ke Menteri PUPR agar segera ditindaklanjuti," jelas Roberth.
Sebagai informasi, hingga pertengahan April 2024, sudah 89 dari total 94 bidang lahan masyarakat yang terdampak proyek flyover di Simpang Panam berhasil dibebaskan. Pemprov Riau telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk mendanai tahap awal pembebasan lahan tersebut.
(kmo/rd)
Komentar