 |
| memperbaiki sistem penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. |
Pekanbaru, riauantara.co | Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperbaiki sistem penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan serta kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Kota Pekanbaru. Ia menilai berbagai perubahan positif tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Kami melihat perkembangan yang semakin baik di kota ini," ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut bisa dijadikan acuan bagi Kepulauan Meranti dalam melakukan pembenahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih efektif dan modern.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama jajaran Pemko Pekanbaru. Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan administrasi pemerintahan di lingkungan sekretariat daerah.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa kunjungan ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Banyak hal yang bisa menjadi contoh, khususnya dalam penataan pemerintahan. Kami berharap hasil kunjungan ini dapat segera diimplementasikan oleh OPD terkait," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan dukungan kepada Pemkab Kepulauan Meranti.
"Kami siap mendukung, baik melalui pertukaran informasi maupun pendampingan teknis, agar tata kelola pemerintahan di Kepulauan Meranti semakin optimal," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda penting turut dibahas, seperti penyederhanaan perizinan melalui sistem layanan satu pintu berbasis digital, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengelolaan pajak yang lebih optimal, hingga penguatan sinergi dalam pembangunan infrastruktur dan penegakan ketertiban.
Selain itu, kerja sama lintas instansi, termasuk dengan PLN dalam penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penanganan sampah dan drainase secara lebih terintegrasi, juga menjadi perhatian utama.
Melalui kolaborasi ini, kedua daerah diharapkan dapat membangun sinergi yang lebih kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Komentar