 |
| Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru terus berinovasi dalam membenahi sistem transportasi massal (foto ilustrasi) |
Pekanbaru, riauantara.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru terus berinovasi dalam membenahi sistem transportasi massal guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah uji coba operasional belasan unit bus listrik yang direncanakan mulai berjalan tahun ini. Inisiatif ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan transportasi yang lebih efisien sekaligus berkelanjutan.
Bus berbasis tenaga listrik tersebut akan memperkuat layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP), khususnya di koridor dengan tingkat mobilitas tinggi. Penggunaan armada ramah lingkungan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan emisi karbon serta mengurangi polusi udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan bahwa kehadiran bus listrik merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi kota. Namun, ia menegaskan bahwa armada tersebut masih dalam tahap uji coba untuk mengukur efektivitasnya di lapangan.
"Kita sedang memperbaiki sistem transportasi umum di Pekanbaru. Kita ada tambahan bus listrik, bus listrik ini bukan beli, tapi kita baru uji coba," papar Agung Nugroho.
Selain pembaruan armada, Pemkot juga fokus membenahi fasilitas pendukung, seperti halte yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Perbaikan dilakukan agar lebih nyaman dan representatif bagi pengguna transportasi umum.
Tak hanya itu, aspek manajemen operasional juga menjadi perhatian, terutama terkait ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan bus. Pemerintah berupaya mengatur interval antar armada (headway) agar waktu tunggu penumpang dapat diminimalisir.
"Tentunya nanti tidak hanya soal busnya dibaguskan, fasilitasnya juga sudah kita perbaiki, tapi ketepatan waktu juga sedang kita lakukan," lanjut Agung.
Dari sisi pengelolaan, Pemkot Pekanbaru juga membuka peluang perubahan sistem operasional Bus TMP dengan melibatkan pihak swasta atau tenaga profesional. Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan kompetitif.
Ke depan, sistem yang akan diterapkan mengacu pada skema Buy The Service (BTS) seperti yang digunakan di kota-kota besar. Dalam skema ini, pemerintah cukup membayar layanan berdasarkan jarak tempuh, sementara pengelolaan operasional dilakukan oleh operator.
"Kita akan mencontoh sistem yang mengelola di DKI Jakarta atau di kota-kota maju lainnya. Jadi pemerintah nanti hanya bayar buy the service per kilometer saja kepada operator," tutup Agung.
Komentar