MAKASSAR, ( RIAUANTARA.CO ) – Penguatan basis data kendaraan, inovasi pelayanan, serta peningkatan pemahaman masyarakat menjadi kunci untuk mendorong kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut dinilai penting tidak hanya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat perlindungan dasar bagi masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Samsat serta Sinergi Pemungutan Opsen Pajak se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Mercure Makassar, Jumat (18/9/2026).
Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, menegaskan optimalisasi pemungutan PKB tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang solid antara seluruh pihak yang berada dalam ekosistem Samsat, mulai dari penguatan data hingga penyediaan layanan yang mudah diakses masyarakat.
“Tentunya, membangun pelayanan yang mudah, transparan, dan dipercaya masyarakat adalah salah satu upaya kita bersama untuk mengoptimalkan pendapatan,” kata Ariyandi.
Ia mengatakan, Jasa Raharja berkomitmen memperkuat sinergi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kepolisian melalui validasi serta pemutakhiran data kendaraan, penguatan kanal pelayanan, dan edukasi kepada masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin sederhana, cepat, dan mudah dijangkau di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
Kepatuhan Pajak Berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat
Ariyandi menekankan bahwa kewajiban membayar PKB tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administrasi. Kepatuhan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah serta perlindungan dasar bagi masyarakat melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
“Ketika masyarakat memenuhi kewajibannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan,” ujarnya.
Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan perlindungan sosial.
Opsen Pajak Didorong Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
Dalam forum tersebut, Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Irwan, menyampaikan bahwa implementasi kebijakan opsen pajak dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan daerah.
Melalui kebijakan tersebut, bagian penerimaan PKB dapat masuk langsung ke kas pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan potensi kendaraan yang terdapat di masing-masing wilayah.
Irwan juga mengusulkan kajian terkait kemungkinan penyesuaian tarif PKB berdasarkan karakteristik wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mendorong masyarakat membeli sekaligus mendaftarkan kendaraan di daerah asal.
Langkah itu juga dinilai dapat mengurangi konsentrasi kendaraan dan potensi penerimaan pajak yang selama ini lebih banyak terpusat di Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menyoroti pentingnya integrasi data dan inovasi pelayanan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak maupun opsen pajak di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
“Optimalisasi pemungutan pajak dan opsen pajak ini menuntut integrasi data yang solid serta inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat di berbagai kabupaten/kota,” ujarnya.
Dorongan terhadap integrasi data tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan proses pemungutan pajak berjalan lebih efektif, akurat, dan transparan.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan implementasi opsen.
Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Asuransi Jasa Raharja Akhdiyat Setya Purnama, Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Dody Apriansyah, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan Arny I. Tenriajeng, Kepala Bapenda Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Kompol Kasman, serta para kepala UPT Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.**
EDITOR : DH
Komentar