KALIMANTAN, ( RIAUANTARA.CO ) – Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI), Aspihani Assegaf, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) nasional masih aman untuk memenuhi kebutuhan selama 16–18 hari.
Aspihani menilai klaim tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang ditemuinya secara langsung di lapangan. Ia meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada angka ketersediaan BBM secara nasional, tetapi juga memastikan pasokan benar-benar dapat diakses masyarakat.
“Pernyataan Bahlil tersebut tidak mendasar, alias asal bunyi,” tegas Aspihani, Jumat (16/10/2026).
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa stok BBM nasional masih berada dalam kondisi terkendali. Pemerintah, kata dia, terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan energi dan memastikan cadangan nasional tetap mencukupi.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, enggak ada masalah secara stok-stok nasional. Jadi mungkin distribusinya yang ada sedikit mengalami kendala,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu lalu.
Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari Aspihani. Ia menilai persoalan BBM tidak cukup diukur dari jumlah stok nasional, sebab masyarakat membutuhkan kepastian bahwa bahan bakar tersedia di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), bukan sekadar tercatat dalam laporan pemerintah.
Temukan Pertalite Langka di Jalur Banjarmasin–Samarinda
Aspihani mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya ketika melakukan perjalanan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Samarinda, Kalimantan Timur, ia mengalami kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di sepanjang perjalanan.
Menurutnya, sejumlah SPBU yang dilewati mengalami kekosongan Pertalite. Sementara itu, di SPBU yang masih memiliki persediaan, antrean kendaraan disebut mengular hingga lebih dari 500 meter.
“Kemarin saat saya melakukan perjalanan dari Banjarmasin menuju Samarinda, BBM jenis Pertalite sangat sulit didapatkan di sepanjang jalan,” ungkapnya.
Temuan tersebut, menurut Aspihani, menjadi gambaran bahwa persoalan distribusi BBM tidak bisa dianggap sepele. Ketika masyarakat harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain atau mengantre panjang untuk memperoleh bahan bakar, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan pelayanan yang perlu segera ditangani.
Ia menegaskan, pemerintah perlu melihat persoalan energi dari dua sisi sekaligus, yakni ketersediaan stok secara nasional dan kelancaran distribusi hingga ke tingkat konsumen.
Sebab, meskipun cadangan BBM nasional diklaim mencukupi, hambatan penyaluran yang berlangsung di daerah tetap dapat menimbulkan kesulitan nyata bagi masyarakat.
P3HI Desak Kementerian ESDM Benahi Distribusi BBM
Atas kondisi tersebut, Aspihani mendesak Kementerian ESDM bersama pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, khususnya Pertalite di wilayah Kalimantan.
Ia meminta pemerintah memastikan pasokan tersedia secara merata, mengidentifikasi titik-titik distribusi yang mengalami hambatan, serta mengambil langkah konkret agar antrean panjang dan kekosongan BBM tidak terus berulang.
Menurutnya, persoalan ini membutuhkan tindakan cepat dan terukur, bukan sekadar pernyataan bahwa stok nasional berada dalam kondisi aman.
“Jangan hanya melihat angka di atas kertas. Pemerintah harus memastikan masyarakat benar-benar bisa mendapatkan BBM dengan mudah. Kalau distribusinya bermasalah, masyarakat tetap merasakan kelangkaan,” tegasnya.
Aspihani juga meminta agar persoalan serupa diperhatikan di wilayah lain yang berpotensi mengalami gangguan pasokan. Evaluasi distribusi, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan energi tidak hanya terjamin secara nasional, tetapi juga dapat dinikmati masyarakat tanpa harus menghadapi antrean yang berkepanjangan.
“P3HI mendesak Kementerian ESDM dan pihak terkait segera turun tangan membenahi alur distribusi serta memastikan ketersediaan Pertalite di Kalimantan dan daerah-daerah lain yang terdampak,” pungkasnya.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa indikator ketahanan energi tidak cukup berhenti pada angka cadangan nasional. Kelancaran distribusi, ketersediaan di SPBU, dan kemudahan akses masyarakat juga menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas pengelolaan BBM di Indonesia.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar