JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Sikap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam menyikapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Syakur Ali Mahdi Alhamid, menilai Bahlil bersama sejumlah pimpinan partai politik yang pernah berada dalam koalisi pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo cenderung memilih diam di tengah berlanjutnya perdebatan publik.
Syakur bahkan mempertanyakan sikap Bahlil yang dinilainya tidak sebanding dengan dukungan politik yang pernah diperolehnya selama pemerintahan Jokowi. Ia menilai, ketika dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan, sejumlah elite partai justru terkesan mengambil posisi aman.
Kritik tersebut disampaikan Syakur kepada Mediakarya, Minggu (11/10/2026), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan.
Menurut Syakur, sikap diam para pimpinan partai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberanian politik mereka dalam merespons isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Putusan MK Tak Hentikan Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perbincangan setelah MK memutus perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak.
Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Putusan itu juga berkaitan dengan batas kewenangan MK dalam menangani permohonan yang menyangkut hasil Pemilu Presiden 2024.
Dalam pertimbangan yang disoroti dalam polemik tersebut, persoalan dokumen penyetaraan ijazah luar negeri Gibran turut menjadi perhatian publik. Namun, persoalan tersebut perlu dibedakan dari amar putusan dan dasar hukum MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Meski demikian, putusan tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan di ruang publik. Isu dokumen pendidikan Gibran tetap memunculkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk kritik terhadap sikap elite partai politik.
Syakur menilai, kondisi itu semestinya menjadi momentum bagi para pimpinan partai untuk menunjukkan sikap yang jelas dan terbuka kepada masyarakat.
Bahlil Disorot, Syakur Singgung Peran Jokowi
Dalam pernyataannya, Syakur secara khusus menyoroti perjalanan politik Bahlil hingga menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Ia berpandangan, dukungan dari lingkaran kekuasaan pada masa pemerintahan Jokowi menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan politik Bahlil. Karena itu, Syakur mempertanyakan sikap Bahlil yang dinilainya tidak cukup vokal ketika polemik yang menyangkut Gibran kembali mencuat.
“Tanpa Jokowi, Bahlil sangat mustahil menduduki kursi Ketum Golkar,” ujar Syakur, sebagaimana dikutip dalam keterangannya.
Syakur juga menyinggung proses terpilihnya Bahlil secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 2024, menggantikan Airlangga Hartarto. Menurut dia, dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional pada masa itu.
Namun, penilaian mengenai besarnya pengaruh Jokowi terhadap terpilihnya Bahlil merupakan pandangan Syakur. Hubungan politik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kewajiban bagi Bahlil untuk mengambil posisi tertentu dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Bagi Syakur, persoalan utamanya adalah konsistensi sikap para elite yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi ketika menghadapi isu yang kini menyita perhatian publik.
Singgung Pernyataan “Raja Jawa” di Munas Golkar
Syakur turut mengingatkan kembali pernyataan Bahlil dalam pidato visi dan misinya pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar, Agustus 2024.
Dalam kesempatan itu, Bahlil sempat menggunakan istilah “Raja Jawa” ketika berbicara di hadapan kader Golkar. Pernyataan tersebut kala itu memicu beragam tafsir dan kritik di ruang publik.
Syakur menilai, pernyataan tersebut menjadi kontras ketika dibandingkan dengan sikap Bahlil yang sekarang dinilainya cenderung berhati-hati dalam merespons polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menurutnya, para ketua umum partai yang pernah menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi saat menjabat presiden semestinya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik, tetapi juga memperhatikan tuntutan transparansi dan kepercayaan masyarakat.
Ia menduga sikap irit bicara sejumlah elite partai berkaitan dengan upaya menjaga citra politik masing-masing agar tidak ikut terseret dalam kontroversi yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Publik Menanti Sikap Terbuka Elite Partai
Kritik Syakur pada akhirnya mengarah pada persoalan konsistensi dan tanggung jawab komunikasi politik para pemimpin partai.
Di tengah polemik yang terus berkembang, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jernih, berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat diverifikasi. Perdebatan mengenai persoalan pendidikan pejabat publik juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat, tanpa mencampuradukkan kritik politik dengan kesimpulan hukum.
Hingga pernyataan Syakur tersebut disampaikan, kritik mengenai sikap Bahlil dan sejumlah pimpinan partai masih menjadi bagian dari dinamika opini politik. Penilaian bahwa mereka memilih diam atau mencari aman merupakan pandangan Syakur yang perlu dibedakan dari fakta hukum maupun tanggapan langsung pihak-pihak yang dikritik.
Dengan polemik yang belum sepenuhnya mereda di ruang publik, sikap para elite politik dalam merespons pertanyaan masyarakat akan terus menjadi perhatian. Transparansi, konsistensi, dan argumentasi berbasis fakta menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik maupun lembaga negara.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar