Riauantara.co.| Pekanbaru - Adanya kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM dengan menaikan harga BBM, menuai pro dan kontra ditengah masyarakat.
Bagi pihak yang kontra atas kebijakan tersebut, juga mempolitisir bahwa pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat yang dianggap jalan pintas untuk kestabilan ekonomi yang mengorbankan masyarakat.
Menurut Ketua DPD Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Provinsi Riau, Andriadi SH menyatakan dukungan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan/menaikkan harga BBM dalam mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah dipasar global/dunia.
"Juga untuk mengurangi beban Subsidi yang sudah membengkak akibat kebijakan harga minyak yang dibuat pemerintah Indonesia yang saat ini ditopang oleh APBN sebesar Rp. 502 T," kata Andriadi, Jumat (26/8/2022).
Andriadi menilai, meskipun dana APBN yang disalurkan untuk program yang berpihak ke masyarakat, tapi subsidi juga bukanlah satu-satunya program pemerintah yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan cara mencabut/mengurangi subsidi tentu akan berimbas kepada porsi persentase dana APBN yang lebih besar untuk disalurkan guna kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor.
"Jadikanlah kebijakan ini sebagai income negara yang outputnya untuk kesejahteraan masyarakat secara merata dan akan memberikan kesadaran bagi sebagian kalangan masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan BBM untuk beraktifitas," pungkasnya.(ril)
Komentar