Bengkalis, riauantara.co |– Pekanbaru Journalist Center (PJC) Cabang Bengkalis melayangkan desakan keras kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Mereka menuntut agar pembayaran kerjasama publikasi media tahun anggaran 2025 segera direalisasikan.
Direktur PJC Bengkalis, Romi, menyuarakan kekecewaannya karena hingga pertengahan Mei 2025, belum satu pun tagihan media yang dibayarkan, padahal media memiliki peran vital dalam menyampaikan capaian dan program kerja pemerintah kepada masyarakat luas.
“Dari Januari sampai Mei, tak ada pembayaran yang masuk. Padahal kami ini mitra strategis pemerintah, termasuk Bupati Kasmarni. Kenapa justru kami yang tidak diprioritaskan?” ujar Romi, Selasa (13/5).
Ia membandingkan situasi ini dengan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan sudah direalisasikan pada tahap awal, sementara tagihan media yang hanya ratusan juta rupiah justru ditunda tanpa kejelasan.
“Apakah karena profesi wartawan dianggap tidak penting oleh Kadiskominfo, Kepala BPKAD, atau bahkan Sekwan DPRD? Jangan sampai persepsi semacam itu berkembang di lapangan,” tambahnya tajam.
Romi menekankan bahwa idealnya pembayaran dilakukan rutin setiap bulan atau maksimal dua bulan sekali. Media massa membutuhkan dana operasional untuk bertahan, sementara para wartawan juga berhak menerima gaji dan tunjangan hari raya (THR) tepat waktu.
“Sudah banyak rekan wartawan dan pemilik media yang mengeluh karena belum bisa menggaji karyawan. Ini bukan hal sepele, ini soal keberlangsungan hidup mereka,” ujarnya prihatin.
Lebih lanjut, PJC berharap Diskominfotik dan BPKAD menunjukkan komitmen konkret dengan segera menyalurkan pembayaran pada bulan ini. Ke depan, ia mendorong adanya sistem pembayaran yang lebih teratur, profesional, dan transparan.
“Jika media dan wartawan lemah dari sisi finansial, maka fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi publik pun akan terganggu. Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal keberlanjutan demokrasi dan keterbukaan informasi,” pungkas Romi.
Komentar