Pekanbaru, riauantara.co | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau memberikan perhatian serius terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Para legislator menilai, kebijakan ini perlu diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi. Ia menyebut langkah yang diambil Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, sebagai respons cepat yang sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam menghadapi dinamika global.
"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Riau. Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam merespons perkembangan global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi," ujar Ayat di Pekanbaru.
Ia menilai kebijakan WFH yang direncanakan setiap hari Jumat merupakan langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, menurutnya, efektivitas kebijakan tersebut harus dapat diukur secara jelas melalui data agar tujuan penghematan benar-benar tercapai.
Sejalan dengan target pemerintah pusat, penerapan WFH diharapkan mampu mengurangi penggunaan BBM hingga 20 persen. Untuk itu, DPRD Riau meminta evaluasi berkala melalui laporan penggunaan energi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau tersebut juga menyoroti pembatasan penggunaan kendaraan dinas selama WFH hingga akhir pekan. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menghambat mobilitas dalam situasi darurat maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.
"Penghematan BBM penting, tetapi jangan sampai pelayanan publik terganggu. Jangan ada urusan masyarakat yang tertunda hanya karena pegawai bekerja dari rumah," tegasnya.
Ayat juga mendorong Pemprov Riau segera menyusun petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait pembagian tugas ASN selama WFH. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan setelah satu bulan penerapan untuk memastikan efisiensi anggaran tercapai tanpa menurunkan kinerja aparatur.
Komentar