JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, berbagai kebijakan strategis pemerintah kembali menjadi sorotan. Mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembengkakan struktur pemerintahan, hingga kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat dan kualitas demokrasi.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 diwarnai beragam persoalan dan kritik publik. Menurutnya, sejumlah program prioritas pemerintah perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik jangka panjang.
“Sejak awal kepemimpinan Prabowo, sudah banyak persoalan dan kritik terkait pelaksanaan program prioritas serta kebijakan yang diambil pemerintah,” ujar Fernando, Senin (19/10/2026).
MBG Disorot, Anggaran Besar Dinilai Perlu Dievaluasi
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian Fernando adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, sejak awal pelaksanaannya, program tersebut menuai kritik karena dinilai terlalu dipaksakan tanpa persiapan dan kajian yang memadai.
Fernando juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persepsi bahwa program itu dimanfaatkan untuk membangun dukungan elektoral menjelang Pemilihan Presiden 2029.
“Anggaran yang begitu besar terkesan hanya untuk kepentingan membangun jejaring penggalangan suara demi kepentingan elektoral pada Pilpres 2029. Program MBG seharusnya dilaksanakan dengan kajian dan persiapan yang matang,” ungkapnya.
Ia menekankan, evaluasi diperlukan agar program unggulan pemerintah tersebut dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih Dikhawatirkan Tekan Usaha Kecil
Selain MBG, Fernando turut mengkritisi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai, orientasi mengejar target pembangunan berpotensi mengabaikan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa.
Menurutnya, penentuan lokasi dan perencanaan operasional koperasi harus dilakukan secara cermat agar keberadaannya tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha kecil.
Fernando mengingatkan, warung-warung milik masyarakat yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga berpotensi menghadapi persaingan berat apabila program koperasi tidak dirancang dengan mempertimbangkan kondisi usaha lokal.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan KDMP menjadi penggerak ekonomi desa, bukan malah melemahkan usaha mikro dan kecil yang telah lebih dahulu tumbuh di tengah masyarakat.
Kebijakan Militer dan Pelibatan Purnawirawan Jadi Perhatian
Fernando juga menyoroti pemberian gelar serta pangkat kehormatan kepada sejumlah anggota TNI dan Polri. Ia mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut apabila tidak disertai pertimbangan yang jelas mengenai kontribusi dan kelayakan penerimanya.
Selain itu, pembentukan batalyon dan komando daerah militer (Kodam) baru dinilainya perlu didasarkan pada kebutuhan strategis pertahanan dan keamanan nasional, bukan sekadar perluasan struktur organisasi.
Ia turut mengungkapkan kekhawatiran atas keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri dalam pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut Fernando, kondisi tersebut dapat memunculkan kembali perdebatan mengenai batas peran militer dalam kehidupan sipil dan pemerintahan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip demokrasi serta memastikan setiap institusi negara bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.
Penambahan Kabinet di Tengah Efisiensi Dipertanyakan
Kritik berikutnya diarahkan pada kebijakan penambahan anggota kabinet dan pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran.
Fernando menilai, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesan tidak konsisten, terutama ketika pemerintah daerah juga dituntut melakukan penghematan belanja.
“Di saat negara harus melakukan efisiensi, pemerintah justru menambah jumlah anggota kabinet dan melantik anggota Wantimpres. Ini terkesan sebagai pemborosan ketika pemerintah daerah diminta berhemat,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai urgensi penambahan struktur dan jabatan tersebut, termasuk manfaat konkret yang dihasilkan bagi pelayanan publik.
Fernando juga berpandangan bahwa konsolidasi politik yang terlalu berorientasi pada pembagian kekuasaan berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Fernando Peringatkan Risiko Pelemahan Demokrasi
Di luar persoalan program dan tata kelola pemerintahan, Fernando menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Ia menilai terdapat risiko melemahnya kritik publik apabila pihak-pihak yang bersikap kritis justru dirangkul masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Menurutnya, kritik dari masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan kelompok sipil merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Apabila ruang kritik semakin menyempit, fungsi kontrol terhadap kekuasaan dikhawatirkan ikut melemah.
Fernando juga menyoroti apa yang dinilainya sebagai potensi tekanan terhadap independensi media, baik melalui kepentingan periklanan, pengambilalihan kepemilikan media oleh pihak yang dekat dengan pemerintah, maupun penempatan figur tertentu pada posisi strategis di perusahaan media.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Karena itu, independensi media harus dijaga agar masyarakat tetap memperoleh informasi yang berimbang dan dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis.
Meski demikian, penilaian mengenai adanya upaya sistematis untuk membatasi kritik dan mengendalikan media tersebut merupakan pandangan Fernando yang perlu diuji melalui fakta dan bukti yang dapat diverifikasi.
Prabowo Diminta Fokus pada Ekonomi dan Kepentingan Rakyat
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Fernando berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Ia menilai, tantangan ekonomi global menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi perekonomian nasional, daya beli masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian persoalan bangsa daripada terlalu dini berorientasi pada upaya mempertahankan kekuasaan menjelang kontestasi politik 2029.
Fernando juga mengingatkan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
“Saya berharap Presiden Prabowo fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kondisi ekonomi saat ini memerlukan perhatian dan perbaikan serius dalam menghadapi persoalan ekonomi global. Jangan langsung memikirkan bagaimana melanggengkan kekuasaan ketika persoalan bangsa harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting untuk mengukur konsistensi antara janji politik, pelaksanaan program prioritas, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Evaluasi kebijakan, transparansi anggaran, perlindungan kebebasan pers, serta terjaganya ruang kritik publik menjadi sejumlah aspek yang akan terus menentukan kualitas pemerintahan dan ketahanan demokrasi Indonesia ke depan.
Kata kunci SEO: Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Fernando Emas, Rumah Politik Indonesia, evaluasi pemerintahan Prabowo, program Makan Bergizi Gratis, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, demokrasi Indonesia, kebebasan pers, Pilpres 2029.
Meta description: Fernando Emas menyoroti dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, efisiensi anggaran hingga kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar