JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai pemerintah menunjukkan komitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan dan energi nasional.
Meski mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah, KAMMI mengingatkan agar capaian pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap daya beli, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan, Arif Rahman, mengatakan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar rakyat menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan cita-cita konstitusi.
“Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita melihat adanya arah kebijakan yang makin jelas berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Langkah-langkah strategis dalam penguatan koperasi, dukungan penuh terhadap UMKM, intervensi harga bahan pokok hingga dorongan swasembada pangan adalah bukti hadirnya negara di tengah rakyat kecil,” tegas Arif, Rabu (21/10/2026).
Menurut Arif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional tetap tumbuh, dengan konsumsi masyarakat dan kegiatan usaha menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian.
Namun, ia menegaskan bahwa tantangan pemerintah ke depan tidak berhenti pada upaya menjaga laju pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk memberikan nilai tambah, memperkuat sektor produktif, dan membuka manfaat pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan sejumlah modal positif bagi perekonomian Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tetap terjaga, investasi semakin berkualitas dan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Empat Sektor Ekonomi Kerakyatan Jadi Sorotan KAMMI
Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, KAMMI menyoroti empat sektor yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis rakyat.
Pertama, penguatan pertanian dan swasembada pangan. Pemerintah dinilai telah mengambil langkah melalui penataan distribusi pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk, serta upaya menjamin harga jual hasil panen di tingkat petani. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kedua, pemberdayaan UMKM dan koperasi desa. KAMMI menilai perluasan akses permodalan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Optimalisasi koperasi desa juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput dan membuka peluang usaha baru.
Ketiga, kemandirian energi dan ketepatan sasaran subsidi. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor serta menata penyaluran subsidi energi dinilai penting untuk memperkuat ketahanan nasional. KAMMI menekankan agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas sumber daya manusia. Program pemenuhan gizi dan bantuan sosial dinilai berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian lokal. Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, program tersebut diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.
Kendati mengapresiasi arah kebijakan tersebut, KAMMI menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan agar anggaran negara digunakan secara efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
KAMMI Beri Tiga Catatan Kritis untuk Tiga Tahun ke Depan
Selain menyampaikan apresiasi, KAMMI memberikan sejumlah rekomendasi agar agenda ekonomi kerakyatan tetap berjalan sesuai sasaran selama tiga tahun mendatang.
Pertama, pemerintah diminta memperkuat integritas dan efisiensi birokrasi. Evaluasi terhadap kinerja menteri dan pejabat terkait perlu dilakukan secara objektif berdasarkan pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, serta kemampuan menerjemahkan program prioritas menjadi hasil nyata.
Menurut Arif, perombakan kabinet dapat menjadi salah satu opsi apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kinerja yang tidak memadai.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama di pasar tradisional. Kebijakan pangan harus memperhatikan kesinambungan pasokan, kelancaran distribusi antardaerah, biaya produksi petani, serta kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga kebutuhan sehari-hari.
“Pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan tidak hanya menjaga ketersediaan barang, tetapi juga menjamin harga yang wajar bagi petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen,” demikian penekanan dalam evaluasi tersebut.
Ketiga, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.
KAMMI menilai partisipasi publik merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan secara konstruktif perlu ditempatkan sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Arif, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kepercayaan publik, pemerintahan yang akuntabel, serta ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan warga negara.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, KAMMI menilai tantangan utama pemerintah bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Lebih dari itu, pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperluas kesempatan ekonomi hingga ke daerah.
Arif menegaskan bahwa indikator makroekonomi perlu dibaca secara menyeluruh, termasuk perkembangan inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan investasi. Berbagai indikator tersebut harus menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan dan investasi menunjukkan sejumlah perkembangan positif sekaligus tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itu, penilaian terhadap keberhasilan pemerintah perlu terus diuji melalui indikator yang terukur dan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Bagi KAMMI, konsistensi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan harus dibuktikan melalui hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan bukan semata-mata tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari meningkatnya kesejahteraan, terbukanya kesempatan kerja, menguatnya usaha rakyat, dan semakin meratanya akses terhadap sumber-sumber ekonomi.
Dengan demikian, tiga tahun ke depan menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus memastikan pembangunan berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.**
EDITOR : DH
Komentar