JAKARTA, ( RIAUANTARA.CO ) – Sikap Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) di tengah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mempertanyakan suara dan peran kedua partai tersebut, yang selama pemerintahan Joko Widodo dikenal sebagai bagian dari kekuatan politik pendukung mantan Presiden RI itu.
Fernando menilai polemik ijazah Gibran menjadi momentum bagi publik untuk melihat konsistensi sikap partai politik, terutama dalam menyikapi persoalan yang menyeret putra sulung Jokowi tersebut. Menurutnya, masyarakat juga dapat mencermati sikap partai-partai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta berbagai upaya politik yang dinilai berpotensi memengaruhi posisi Gibran sebagai wakil presiden.
“Partai-partai yang selama ini mendapat keuntungan politik pada masa Joko Widodo berkuasa seolah menutup mata dan menutup mulut untuk meluruskan persoalan ijazah Gibran,” ujar Fernando, Minggu (11/10/2026).
Ia menilai, di tengah polemik yang terus bergulir, dukungan dari partai politik yang sebelumnya berada dalam barisan Jokowi belum terlihat menonjol. Fernando bahkan menyebut perjuangan Gibran menghadapi persoalan tersebut terkesan berjalan tanpa dukungan politik yang berarti dari para pimpinan partai pendukung Jokowi.
Golkar dan PAN Disorot, Ke Mana Dukungan Politik Mereka?
Fernando secara khusus menyoroti Partai Golkar dan PAN. Kedua partai tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintahan Jokowi pada periode 2014–2019 dan kemudian turut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Karena itu, Fernando mempertanyakan sikap kedua partai ketika Gibran menghadapi polemik mengenai ijazahnya.
“Perjuangan Gibran dalam meluruskan persoalan ijazahnya saat ini seolah tanpa keberpihakan dari pimpinan partai politik pendukung Jokowi. Saya melihat hanya relawan Jokowi yang bersuara. Mana suara partai-partai yang dahulu mendukung Jokowi, terutama Golkar dan PAN? Partai-partai ini seperti kacang lupa kulitnya,” kata Fernando.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi ujian bagi konsistensi hubungan politik yang selama ini terbangun. Ia menilai, dukungan politik semestinya tidak hanya terlihat ketika kekuasaan dan kepentingan politik berjalan searah, tetapi juga perlu tercermin dalam sikap ketika tokoh yang pernah berada dalam satu barisan menghadapi tekanan politik.
Fernando Singgung Posisi Bahlil dan Zulkifli Hasan
Sorotan Fernando kemudian mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Fernando mempertanyakan sikap Bahlil di tengah polemik yang melibatkan Gibran. Ia mengaitkan posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar dengan kiprahnya di pemerintahan Jokowi, ketika Bahlil pernah menduduki jabatan menteri.
“Seolah lupa bahwa ia dapat menempati posisi orang nomor satu di partai tersebut karena saat itu menjabat menteri di kabinet Jokowi,” ujarnya.
Selain Bahlil, Fernando turut mempertanyakan peran Zulkifli Hasan. Ia menyinggung hubungan politik PAN dengan pemerintahan Jokowi serta posisi Zulkifli Hasan di kabinet saat itu.
Bagi Fernando, sikap kedua pimpinan partai tersebut layak menjadi perhatian publik. Terlebih, Golkar dan PAN bukan hanya memiliki rekam jejak sebagai pendukung pemerintahan Jokowi, tetapi juga menjadi bagian dari koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Meski demikian, penilaian mengenai sikap dan dukungan politik kedua partai tersebut perlu dilihat berdasarkan pernyataan serta langkah resmi masing-masing pihak.
Dinamika Polemik Ijazah Gibran Bisa Berdampak Politik
Fernando memperkirakan, Jokowi telah memetakan perkembangan situasi politik yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Ia menilai, dinamika tersebut berpotensi memengaruhi hubungan politik antara Jokowi dan partai-partai yang sebelumnya berada dalam barisan pendukungnya.
“Saya yakin Jokowi sudah melakukan pemetaan terhadap situasi yang ada. Sehingga, pada saatnya ada ganjaran politik bagi mereka,” pungkas Fernando.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Fernando mengenai kemungkinan konsekuensi politik dari sikap partai-partai yang dinilai tidak cukup vokal dalam polemik tersebut. Namun, dugaan mengenai adanya konsekuensi atau langkah politik dari Jokowi masih merupakan penilaian narasumber dan belum dapat dipastikan sebagai keputusan politik yang telah diambil.
Polemik ijazah Gibran pun tidak hanya menjadi persoalan yang menyangkut klarifikasi dokumen pendidikan, tetapi juga berkembang menjadi ujian komunikasi dan konsistensi politik bagi sejumlah pihak. Sikap Golkar, PAN, serta para tokoh yang pernah berada dalam lingkaran pendukung Jokowi akan menjadi bagian dari perhatian publik seiring berlanjutnya dinamika politik nasional.** ( BIP/RED )
EDITOR : DH
Komentar