 |
Hingga 30 April 2025, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp139,43 miliar. |
Pekanbaru, riauantara.co | Di tengah tekanan fiskal dan perencanaan awal yang memprediksi defisit, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau justru menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga 30 April 2025, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp139,43 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menyampaikan bahwa pendapatan daerah hingga akhir April mencapai Rp5,61 triliun atau 15,31 persen dari total anggaran. Meski demikian, angka ini mengalami penurunan 7,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Kontraksi ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya transfer dari pemerintah pusat sebesar 13,95 persen, dan penurunan drastis pada transfer antar daerah hingga 90,31 persen," ungkap Heni.
Namun di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tumbuh signifikan sebesar 38,08 persen secara tahunan. Lebih mencolok lagi, pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) melonjak hingga 1.099,09 persen, menjadi penyumbang besar dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Sementara itu, belanja daerah tercatat sebesar Rp5,47 triliun atau 14,42 persen dari total pagu anggaran. Pengeluaran ini masih didominasi oleh belanja operasional, yang mencapai 88,19 persen dari total belanja. Namun secara keseluruhan, belanja mengalami penurunan 11,27 persen dibandingkan tahun lalu.
Penurunan tersebut terjadi di hampir semua komponen. Belanja transfer turun tajam 49,32 persen, dengan belanja bagi hasil menyusut hampir sepenuhnya, yaitu 99,70 persen. Belanja modal juga ikut turun 39,72 persen, dan belanja barang/jasa melemah 14,90 persen, yang turut menekan belanja operasional sebesar 3,36 persen.
Hingga akhir April, belum ada pembiayaan daerah yang dicairkan oleh Pemprov Riau. Meski begitu, kondisi fiskal tetap dinilai kuat berkat efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan.
Heni menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini agar dapat mendorong pelaksanaan program-program strategis daerah.
"Keseimbangan fiskal yang sehat akan menjadi landasan kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami harap surplus ini bisa dimanfaatkan secara optimal," tutupnya.
Komentar