![]() |
Gubernur Riau Abdul Wahid, saat menghadiri acara pembangunan dan pengadaan lahan gereja HKBP Immanuel Resort Pekanbaru. |
Pekanbaru, riauantara.co | Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan keseriusannya untuk menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2024 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Wahid mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera menyelesaikan temuan BPK tersebut paling lambat dalam waktu dua bulan.
"Ada 153 temuan yang harus kami selesaikan. Dari sisi keuangan dan kinerja ada sekitar 100-an temuan, sementara dari aspek kepatuhan ada 93 temuan," Kata Gubernur Riau Abdul Wahid, saat menghadiri acara pembangunan dan pengadaan lahan gereja HKBP Immanuel Resort Pekanbaru.
Meski laporan keuangan Pemprov Riau 2024 mendapatkan opini WDP, Abdul Wahid menekankan bahwa kondisi tersebut merupakan warisan administrasi sebelumnya. Ia baru resmi menjabat sebagai Gubernur Riau pada 20 Februari 2025.
"Saya tidak ingin sibuk menyalahkan siapa pun. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita fokus pada penyelesaian masalah ini secara tuntas dan profesional," tegasnya.
Wahid juga mengajak semua pihak untuk bersikap objektif dan memberikan kesempatan bagi pemerintahannya untuk bekerja secara optimal memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
"Saya memandang temuan BPK ini sebagai bahan evaluasi yang sangat penting. Ini bukan aib, tapi justru menjadi peluang untuk membenahi sistem agar lebih transparan dan akuntabel," tambahnya.
(kmo/rd)
Komentar